JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mengancam sektor ritel modern menyusul tumbangnya satu per satu gerai department store di Jakarta. Sebut saja Ramayana, Matahari, Lotus, dan yang teranyar Debenhams.
Ekonom Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai, pemerintah perlu secara mengambil berbagai cara untuk mencegah PHK massal terjadi.
"Harus ada paket perlindungan ritel konvensional karena jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan cukup besar," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Menurut Bima, beberapa langkah bisa dilakukan pemerintah. Misalnya dengan memberikan kemudahan atau insentif pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan departement store atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembeli.
Selain itu, insentif juga bisa berupa diskon listrik kepada perusahaan departement store saat jam operasional. Sebab kata Bima, ritel konvensional beban biaya listriknya terbilang besar.
Sementara terkait bisnis online, pemerintah bisa mendorong agar adanya kolaborasi antara ritel online dan ritel konvensional selektif departement store.
"Di AS, justru amazon kerjasama dengan Wholefood. Jadi tidak harus bersaing head to head dengan online. Di sini pentingnya letak pemerintah jadi mediator bisnis konvensional dan online," kata Bima.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan belum memiliki data karyawan yang akan di PHK akibat tutupnya sejumlah gerai departemen store. Namun ia mengungkapan, jumlah pekerja di sektor ritel mencapai jutaan orang.
Sebelumnya, Tutum meminta pemerintah untuk mengatur regulasi praktik jual beli barang secara online dengan rinci. Termasuk dalam hal ini pengenaan pajak terhadap barang yang dijual secara daring. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.
Daftarkan diri anda sekarang juga dan dapatkan bonus - bonus menarik lainya!!
0 comments:
Post a Comment